breaking news

DPMK Paniai Klarifikasi Tudingan Penggelapan Honor Aparat Kampung

Juni 2nd, 2017 | by Humas Paniai
DPMK Paniai Klarifikasi Tudingan Penggelapan Honor Aparat Kampung
Berita

HUMAS PANIAI, MadiKepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Paniai. Thomas Yeimo meminta pertanggunganjawaban atas pemberitaan media online Suara Papua yang menuding pihaknya menggelapkan honor aparat kampung. Permintan ini disampaikan saat bertatap muka dengan 216 kepala kampung di halaman upacara Kantor Bupati Paniai. (Rabu, 30 Mei 2017).

Kepala DPMK Thomas mengatakan, Tudingan murahan dan tak berdasar seperti diberitakan oleh media online tersebut sangat melecehkan Pemerintah Kabupaten Paniai sehingga pihaknya akan menuntut pertanggungjawaban atas pemberitaan yang telah dipublikasikan.

Dia menilai media tersebut tidak imbang dalam meberitakan hal tersebut. Setidaknya kata dia,, sebelum dipublikasikan harus memintai konfirmasi dari pihak yang dituding sehingga berita yang dipublikasikan tersebut berimbang.

“Atas nama pemerintah pemerintah mengklarifikasi kembali bahwa semua penyampaian yang sifatnya Hot tidak berdasar dan tidak bertanggungjawab. Untuk itu dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada media atau FB dan apa saja yang sudah liput hukumnya wajib untuk bertanggungjawab atas semua stegmen, kata kata, bahasa yang sudah disampaikan. Kami di Dinas buka diri untuk datang, apapun masalah, persoalan kita bisa selesaikan sama sama masalah di kantor”. (Berita yang diklarifikasi : Dana Desa Dipotong, Ratusan Pengurus Kampung di Paniai Ribut)

Thomas menjelaskan, honor bagi aparat kampung yang diberikan tersebut digunakan dari Anggaran Pendapatan Belanja Kampung yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung ADK melalui Angaran Belanja Daerah APBD Paniai, bukan Dana Desa dari pusat seperti yang diberitakan Suara Papua.

Dia juga menyesalkan beberapa aparat kampung yang memberikan keterangan ke media dengan tidak mempertimbangkan dapak dari pemberitaan tersebut. Sehingga, pihaknya telah meminta pertanggungjawaban dan selanjutnya akan diberikan sanksi.

Hal ini dilakukan guna memberikan efek jera kepada aparat kampung lainnya agar tidak memberikan keterangan kepada media dengan pemberitaan yang ujungnya hanya mencoreng nama baik pemerintah daerah Pania.

“Kalau itu benar, lapor saja di polisi tidak usah ketemu media. Media itu hancurkan haoks haoks dimana mana. Orang yang mau ajak wawacara itu kalau memang bapa dong pu data bagus terkait pembangunan di kampong, tidak apa disampaikan. Tapi kalau menyangkut hal ini pendamping mampu menjelaskan hal tersebut ke desa”. (NP)

Komentar