breaking news

KAPAN SEMUA PIMPINAN DAERAH ORANG ASLI PAPUA?

Oktober 25th, 2016 | by Humas Paniai
KAPAN SEMUA PIMPINAN DAERAH ORANG ASLI PAPUA?
Opini

Pengatar

Dalam beberapa minggu belakangan ini, jika kita menyimak opini yang berkembang dalam masyarakat papua khususnya yang tertarik dengan memberikan tanggapan atas pelaksanaan pemerintahan di Papua, terkait dengan pimpinan daerah mulai dari Gubernur sampai dengan Kepala Kampung, dapat kita lihat besarnya harapan agar Pimpinan daerah adalah putra daerah atau Orang Asli Papua (OAP).

Keinginan ini dengan alasan Papua adalah daerah dengan OTSUS, namun ada juga alasan yang agak rasis seperti orang pendatang tidak boleh, yang boleh adalah orang asli. Menurut saya hal ini adalah sah sah saja dan juga secara jujur harus saya akui bahwa hal ini juga merupakan kerinduan saya, tetapi pertanyaannya adalah apakah keinginan ini mempunyai dasar hukum atau hanya harapan agar ada political will dari pejabat atau pimpinan daerah yang lebih tinggi.

Merujuk UU No 21 Tahun 2001

Keinginan rakyat ini tentunya perlu dikuatkan dengan sebuah rujukan hukum yang dapat menguatkan keinginan rakyat terkait dengan ini maka jika kita melihat UU No 21 Tahun 2001, maka yang diatur dalam Pasal 12 yang berbunyi “Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat; a.Orang Asli Papua; b……..dst.

Dengan rujukan ini jelas bahwa yang dapat pimpinan daerah orang asli papua adalah hanyalah Gubernur dan Wakil Gubernur sementara yang lainnya adalah bebas artinya orang yang bukan asli papua juga boleh menjadi Bupati atau wakil bupati sampai dengan kepala kampung.

Realitas ini telah menunjukan kepada kita di Papua bahwa UU OTSUS bukan satu undang-undang di Papua dan menjadi sebuah rujukan hukum dalam pengelolaan pemerintahan di Papua, masih Undang-undang lain yang belaku di Papua yaitu UU No 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi UU No 23 Tahun 2014, sehingga dalam pengelolaan pemerintahan di Papua terdapat rujukan hukum ganda. Dalam hal ini saya ingin katakan kita tidak dapat menggunakan UU No.21 Tahun 2001 dan mengatakan yang harus menjadi pimpinan daerah adalah Orang Asli Papua kecuali Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Orang asli papua atau putra daerah.

Mungkin kah?

Kita harus jujur OTSUS juga telah menimbulkan sikab ego kedaerahan yang berlebihan di Papua, yang sama sekali tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk UU No. 21 Tahun 2001, namun sebenarnya sengaja diciptakan oleh oknum tertentu bukan rakyat mayoritas, seperti contohnya adalah adanya kata-kata yang harus menjadi pejabat di Paniai adalah orang paniai, yang lain tidak boleh, Hal ini bertolak belakang dengan pandangan rakyat umumnya, karena sesungguhnya orang papua adalah masyarakat yang selalu melihat apa yang kita lakukan untuk mereka, jika kita lakukan yang terbaik mereka akan menyayangi kita dan lebih memilih dan membela kita ketimbang saudara sedaerahnya yang kerjanya tidak pro rakyat. Hal ini tentunya sama dengan dengan Pimpinan Daerah baik itu Bupati, Kepala Distrik dan Kepala Kampung.

Eforia semua harus putra daerah menurut saya lebih disebabkan karena adanya pengalaman masa lalu, karena ditempat tugasnya oknum dan kelompok tertentu tidak pernah diberikan jabatan atau diangkat dalam jabatan dan alasan subyektif lainnya yaitu adanya lahan untuk mencari keuntungan kelompok dan pribadi tetapi juga mungkin karena kerinduan untuk membangun kampungnya dengan tangannya.

Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah mungkin semua pimpinan daerah khususnya Bupati sampai Kepala Kampung adalah OAP, untuk sementara tidak mungkin, hal ini disebabkan belum ada rujukan hukum yang memberikan kekuatan hukum. Dalam hal ini saya ingin katakan, kita tidak dapat menggunakan UU No.21 Tahun 2001 dan mengatakan yang harus menjadi pimpinan daerah, kecuali Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Orang asli papua atau putra daerah, namun akan menjadi mungkin adalah dengan adanya political will para bupati atau “kesadaran” saudara saudara non papua untuk memberikan kesempatan kepada orang asli papua atau putra daerah, dengan cara menolak jika ingin dicalonkan atau ditunjuk oleh pimpinan daerah atau partai atau calon kepala daerah. Dalam hal pemilihan kepala daerah kabupaten, orang asli papua menjadi pasangan menjadi bisa relatif sulit karena adanya kepentingan politik karena jika dalam pemilihan Bupati/Walikota di daerah yang jika penduduk non papua lebih banyak maka pilihan untuk non papua menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah diminang atau mencalonkan diri sangat terbuka. Hal ini juga termasuk Kepala Kampung yang penduduknya mayoritas adalah non papua

Penutup

Untuk menjawab pertanyaan diatas atau agar menjadi mungkin dan pasti bisa. Karena setelah dievaluasi oleh masyarakat papua UU No 21 Tahun 2001, belum mengatur banyak hal karena itu, pada tanggal 24 Juli- 27 Juli 2013, di Hotel Sahid Papua di Jayapura telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi OTSUS Papua oleh Masyarakat Adat Papua yang adalah Orang Asli Papua yang difasilitasi oleh Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat. Pertemuan ini dapat menjadi dasar meminta revisi OTSUS, sesuai dengan pasal 77 UU No 21 Tahun 2001, kini diperlukan kebersamaan kita untuk menentukan jalan yang jauh lebih strategis dan tepat, agar pertanyaan judul tulisan ini menjadi mungkin. Dengan jalan tidak banyak mempersoalkan pengajuan RUU Pemerintahan Papua dan dengan jalan memasukan Bupati dan Wakil Bupati, Kepala Distrik, Kepala Kampung harus Orang Asli Papua HARUS DIATUR dalam pasal-pasal KHUSUS dalam sebuah RUU Pemerintahan Papua dan hal lain yang mendesak dan kebutuhan. Setelah itu barulah semua Pimpinan daerah akan diduduki oleh Orang Asli Papua.

Langkah ini harus dilakukan oleh Gubernur Papua,Anggota DPD dan DPR RI asal Papua, Pimpinan Parpol, MRP,DPRP, Akademisi dan Masyarakat Papua, kemudian mendesak agar Jakarta menetapkan menjadi UU Pemerintahan Papua, sama seperti aceh yang oleh Pemerintah Pusat telah dirubah UU No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi propinsi Nanggroe Aceh Darusalam menjadi UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Penulis Adalah Ketua Dewan Adat Paniai

Ketua Dewan Adat Paniyai. John NR Gobai

Ketua Dewan Adat Paniyai. John NR Gobai

Komentar